Prosedur Pengajuan Perkara

foto1
Layanan Via What Apps
foto1
Selamat Hari Raya Idul Adha 1442H
foto1
Sitem Pengawasan Online Mahkamah Agung
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2021
foto1
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2021


Statistik Pengunjung

356905
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
545
2658
351329
14716
22789
356905

Your IP: 3.236.110.106
Server Time: 2021-07-28 03:00:58

PIMPINAN & PEGAWAI

Survey Layanan

 

PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

1.       Pihak berperkara dapat mengajukan gugatan/ permohonan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama Padang Panjang. Gugatan / permohonan dibuat rangkap 4 ditambah sejumlah Tergugat / Termohon.

2.       Petugas meja 1 dapat memberi penjelasan berkenaan dengan perkara yang diajukan.

3.       Petugas meja 1 menaksir panjan biaya perkara dan mengisi SKUM agar pihak berperkara dapat mambayar panjar biaya perkara ke BRI melalui rekening bendahara penerima nomor 0231.01.000308.306 di BRI cabang Padang Panjang.

4.       Pihak berperkara menyerahkan slip pembayaran biaya perkara ke kasir kemudian kasir memberi no perkara pada permohonan/ gugatan dan tanda lunas pada SKUM.

5.       Kasir kemudian menyerahkan SKUM lembar pertama pada pihak berperkara.

6.       Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan / permohonan serta SKUM lembar ke II kepada petugas meja II. 

7.       Petugas meja II menyerahkan satu lembar permohonan / gugatan kepada pihak berperkara untuk disimpan yang bersangkutan.

 

 

PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

1.     Pengugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah.

2.     Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Suari’ah untuk menghadiri persidangan.

3.     a. Tahap persidangan :

1)         Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan melalui mediasi (PERMA No 1 Tahun 2008).

2)         Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawab, jawab menjawab.

1.       b. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah atas gugatan tersebut  sebagai  berikut :

1)         Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas maka dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah tersebut.

2)         Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah tersebut.

3)         Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

4.     Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg).

5.     Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau melaksanakan secara sukarela dapat diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

6.     Kalau derai gugat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

7.     Namun dalam cerai talak apabila permohonan telah dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka :

a.           Pengadilan Agam/Mahkamah Syari’ah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;

b.           Pengadilan Agam/Mahkamah Syari’ah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

c.           Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009).

 

8.     Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009).

 

 

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING

1.       Pembanding/kuasanya mengajukan banding 14 hari setelah putusan dibacakan / diberitahukan kepada Termohon / Tergugat (para pihak).

2.       Petugas meja 1 menghitung panjar biaya perkara banding dan membuat SKUM.

3.       Pembanding atau kuasanya membayar panjar biaya banding ke BRI Cabang Padang Panjang berdasarkan SKUM nyatelah dibuat.

4.       Slip setoran dari BRI beserta SKUM diserahkan ke kasir, kemudian kasir membubuhi tanda lunas dan menyerahkan SKUM lembar I kepada Pembanding / Kuasanya.

5.       SKUM lembar II diserahkan petugas meja I untuk dibuatkan akta permohonan banding.

6.       Memberitahukan akta permohonan banding kepada Terbanding paling lambat setelah tanggal akta permohonan banding.

7.       Petugas meja III menerima memori banding dari pembanding.

8.       Memberitahukan memori banding kepada Terbanding.

9.       Petugas meja III menerima kontra memori banding dari Terbanding.

10.    Memberitahukan kontra memori banding kepada Pembanding.

11.    Memanggil Pembanding dan Terbanding untuk melakukan inzage.

12.    Membuat surat pernyataan Pembanding / Terbanding melaksanakan / tidak melaksanakan inzage.

13.    Mengirim berkas banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B ke PTA Padang paling lama 30 hari setelah pernyataan banding diterima. 

14.    Memberitahukan putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding.

 


PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI

1.       Pemohon Kasasi dapat mengajukan permohonan kasasi ke petugas meja I dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan banding.

2.       Petugas meja 1 menaksir panjar biaya perkara kasasi dan membuat SKUM.

3.       Pemohon kasasi  membayar panjar biaya kasasi ke BRI Cabang Padang Panjang.

4.       Slip setoran dari BRI beserta SKUM diserahkan ke kasir, kemudian kasir membubuhi tanda lunas.

5.       Pemohon kasasi menyerahkan SKUM lembar II ke petugas meja I untuk dibuatkan akta permohonan kasasi.

6.       Memberitahukan akta permohonan kasasi kepada Termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 hari.

7.       14 hari setelah akta permohonan kasasi terdaftar, Pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi, apabila dalam waktu itu tidak diserahkan, Pemohon kasasi dianggap tidak menyerahkan memori kasasi.

8.       Memberitahukan memori kasasi kepada Termohon kasasi paling lama 7 hari sejak diterima.

9.       Termohon kasasi harus menyerahkan kontra memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah menerima memori kasasi. 

10.     Dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas permohonan kasasi bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.

 

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

1.       Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama. Pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari sesudah Penetapan/Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru. Apabila alasan Peninjauan Kembali berdasarkan adanya bukti baru (Novom), maka bukti baru tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

2.       Pemohon membayar biaya Peninjauan Kembali, dan biaya Peninjauan Kembali untuk Mahkamah Agung dikirim oleh Bendaharawan Penerima melalui Bank.

3.       Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan permohonan  Peninjauan Kembali kepada pihak lawan dan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari.

4.       Pihak lawan  mengajukan jawaban terhadap alasan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya alasan Permohonan Peninjauan Kembali.

5.       Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dalam bentuk bundel A dan bundel B selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya jawaban. 

6.       Panitera Mahkamah Agung, menyampaikan salinan Putusan  Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama, dan Ketua Pengadilan Agama membaca putusan Peninjauan Kembali tersebut sebelum diserahkan kepada para pihak.

 

 

 

 

 

 

GUGATAN / PERMOHONAN MANDIRI

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Informasi Penerbitan Akta Cerai

Jadwal Sidang Hari Ini